POTENSIAL! Masnun Tahir Rektor UIN Mataram sebagai PJ Gubernur NTB, ini alasannya..

PORTAL SELEB - Penetapan Penjabat (Pj) Gubernur NTB merupakan implikasi dari skema Pemilu dan Pilkada serentak dalam kebijakan tata kelola Pemilu yang telah disepakati pembuat undang-undang, khususnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. 

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan tujuan pengaturan Pj. Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.  

Dalam masa transisi pemerintahan yang berlangsung di tengah tahun politik dimana Provinsi NTB sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia akan melaksanakan pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota bulan Februari 2024 dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur. Ditambah pemilihan Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota bulan November 2024.

Baca Juga: Dewa juga bisa menangi, drama dibalik pensiunya Ibrahimovic sari dunia sepak bola!!!

 Dengan agenda politik besar tersebut, politik di Provinsi NTB tentu saja akan sangat dinamis. Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, berbagai permasalahan politik, sosial dan keagamaan seperti politisasi SARA, politik uang, politisasi ASN, berita Haoks dan ujaran kebencian masih berpotensi terjadi, terlebih NTB menurut data Bawaslu merupakan daerah dengan indeks kerawanan pemilu tinggi. Sedangkan publik NTB mengharapkan kondusifitas daerah di tahun politik terus terjaga agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif.

Untuk mewujudkan tujuan luhur Permendagri 4 / 2023 dan harapan publik NTB, maka dalam pengusulan nama calon Pj. Gubernur NTB DPRD Provinsi NTB dan Menteri Dalam Negeri tokoh agama dan perwakilan etnik di Provinsi NTB mengharapkan agar DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah memperhatikan aspirasi publik sebagai perwujudan nyata prinsip partisipasi dalam berdemokrasi.   

POTENSIAL! Masnun Tahir Rektor UIN Mataram sebagai PJ Gubernur NTB, ini alasannya (Dok.pribadi)

Baca Juga: Megan Fox Muncul dalam Balutan Bikini Hitam, Mencuri Perhatian Publik dengan Penampilan Terbaru!!!

Pluralis, artinya Pj. Gubernur NTB adalah ASN yang merupakan tokoh berfikiran multi-kulturalisme sehingga bisa menjadi penengah, motivator, dan pemersatu masyarakat demi terjaganya tertib politik, tertib sosial, tertib ekonomi, dan tertib keamanan di masa Pemilu dan Pilkada; 

Tidak memiliki resistensi dengan semua kelompok termasuk tidak memiliki resistensi dengan pemerintah serta partai politik dan kandidat perseta Pemilu. Artinya, untuk menciptakan empat tertib di atas, Pj. Gubernur NTB sebaiknya adalah tokoh yang diterima oleh semua elemen masyarakat baik lintas agama, lintas etnis, lintas gender, dan lintas geopolitik;

Memiliki profesionalisme dan integritas yang baik. Artinya, Pj. Gubernur NTB sebaiknya merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak professional dan berintegritas dalam kariernya sebagai ASN.

Baca Juga: Zlatan Ibrahimovic resmi mengumumkan pensiun dan gantung sepatu dari dunia sepak bola!!!

Memiliki karekter kepemimpinan kuat, namun kontingensi atau cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Artinya, dalam tahun politik dibutuhkan Pj. Gubernur yang memiliki kapasitas kepemimpinan publik tegas sekaligus cepat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga inovasi pelayanan publik di daerah tidak terbengkalai di masa tahun politik; 

Diterima oleh semua kelompok keagamaan, etnis, semua profesi, usia, dan gender. Artinya dengan memiliki empat kriteria di atas ujunganya adalah Pj. Gubernur NTB merupakan figur yang memiliki legitimasi sosial dan politik kuat dari masyarakat. Legitimasi ini merupakan modal yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif di Provinsi NTB. 

Tokoh agama dan tokoh etnis di Provinsi NTB memandang lima kriteria di atas ada pada Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag yang saat ini sedang menjabat sebagai Rektor UIN. Mataram dan menjabat sebagai Ketua PWNU Provinsi NTB. Semoga hasil diskusi ini menjadi pertimbangan DPRD Provinsi NTB dalam mengusulkan 3 nama calon Pj. Gubernur NTB sekaligus menjadi pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Pj. Gubernur NTB.